Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta para ekonom dan pengamat untuk tidak memperbesar kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi Indonesia 2025. Menurutnya, secara fundamental, perekonomian nasional tetap berada dalam kondisi yang baik.
Dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (10/4/2025), Sri Mulyani menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dikelola secara prudent dan sustainable.
“Saya minta kepada para pengamat ekonomi dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) untuk ikut membantu menyampaikan informasi yang objektif kepada masyarakat,” ujar Sri Mulyani.
APBN 2025 Dukung Stabilitas Kondisi Ekonomi Indonesia
Menanggapi kekhawatiran publik mengenai APBN yang dikabarkan tidak berkelanjutan, Sri Mulyani membantah dengan menyebut bahwa seluruh program Presiden Prabowo Subianto telah disesuaikan dengan struktur APBN 2025.
“Dalam sebulan terakhir ini muncul banyak headline yang menyebut APBN tidak sustainable dan akan kacau. Padahal kenyataannya tidak demikian. APBN dirancang tetap prudent dan mampu memfasilitasi agenda presiden,” katanya.
Defisit APBN Tetap Aman dalam Kerangka Ekonomi Nasional
Berdasarkan data hingga akhir Maret 2025, defisit APBN tercatat sebesar Rp 104,2 triliun atau 0,43% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh di bawah batas maksimal defisit sebesar 2,53% dari PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024.
Defisit ini juga hanya sekitar 16,9% dari target defisit tahun 2025 sebesar Rp 616,2 triliun. Dengan demikian, Sri Mulyani menilai bahwa posisi fiskal pemerintah masih dalam batas aman dan terkendali.
Penerimaan Negara Dorong Stabilitas Ekonomi Indonesia 2025
Penerimaan negara hingga Maret 2025 telah mencapai Rp 516 triliun atau 17,2% dari target Rp 3.005 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya pada sektor perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Penerimaan perpajakan: Rp 400,1 triliun (16,1% dari target)
- Pajak: Rp 322,6 triliun (14,7%)
- Bea & Cukai: Rp 77,5 triliun (25,7%)
- PNBP: Rp 115,9 triliun (22,6% dari target)
Belanja Negara Konsisten Jaga Keseimbangan Ekonomi Nasional
Total belanja negara mencapai Rp 620,3 triliun atau 17,1% dari target Rp 3.621,3 triliun. Dari jumlah itu, belanja pemerintah pusat menyumbang Rp 413,2 triliun (15,3%), sementara transfer ke daerah mencapai Rp 207,1 triliun (22,5%).
Transparansi Fiskal Perkuat Kepercayaan terhadap Ekonomi Indonesia
Sri Mulyani menekankan pentingnya dukungan dari para pengamat dan institusi ekonomi seperti ISEI untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
“Jangan sampai justru kita memperbesar keresahan yang tidak perlu, padahal secara fundamental, APBN dan ekonomi Indonesia masih kuat,” tegasnya.
