Jakarta –
Pemerintah Indonesia batal menampilkan insentif kendaraan beroda empat hybrid. Alasannya, pemasaran kendaraan tersebut dirasa telah tinggi. Padahal, di Thailand, pemerintahnya mempublikasikan insentif kendaraan beroda empat hybrid saat penjualannya sedang naik-naiknya.
Disitat dari Nation Thailand, pemasaran kendaraan beroda empat di Negeri Gajah Putih secara biasa turun 23,9 persen di empat bulan pertama tahun 2024. Kondisi tersebut kurang lebih sama menyerupai yg terjadi di Indonesia.
| Baca juga: Beda Sikap Pemerintah Indonesia Vs Thailand soal Bonus Mobil Hybrid |
Namun, di saat yang sama, pemasaran kendaraan beroda empat hybrid di Thailand naik 56 persen dibandingkan periode yang serupa tahun lalu. Kendaraan tersebut terjual 10.208 unit selama empat bulan pertama tahun ini.
 |
Meski penjualannya sudah tinggi, pemerintah setempat tetap menampilkan insentif pemanis untuk kendaraan beroda empat hybrid. Jika sebelumnya pajak yang dikenakan 11 persen, mulai 2028 sampai 2035 diturunkan menjadi 6-9 persen, tergantung seberapa besar emisi yg dihasilkan.
“Dalam lima sampai 10 tahun ke depan, volume pemasaran sebagian besar mulai berasal dari kendaraan beroda empat hybrid dan listrik. Langkah-langkah bagi mendukung kendaraan beroda empat hybrid diinginkan bagi mendorong investasi berkesinambungan di dalam negeri,” kata Narit Therdsteerasukdi selaku Sekjen Dewan Investasi Thailand.
Meski demikian, insentif tersebut tak mampu dirasakan segala produk dan pabrikan. Sebab, sama menyerupai di Indonesia, ada sejumlah syarat yang mesti dipatuhi. Berikut rangkumannya:
- Aturan berlaku mulai 2028 sampai 2035
- Bonus cuma berlaku buat produsen yg investasi minimal 3 miliar baht atau Rp 1,3 triliunan selama empat tahun berturut-turut akan 2024.
- Kendaraan mesti menyanggupi hukum tingkat kandungan setempat atau biasa disebut TKDN di Indonesia
- Kendaraan mesti dibekali teknologi keamanan dan keamanan selaku kriteria produk.
Kebijakan insentif kendaraan beroda empat hybrid itu ditargetkan bisa menawan investasi sekira 50 miliar baht atau Rp 22,6 triliunan. Harapannya, langkah yang diambil pemerintah makin menguatkan posisi Thailand selaku pasar utama kendaraan beroda empat hybrid di Asia.
 |
Sementara di yang lain sisi, pemerintah Indonesia lewat Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memutuskan, insentif kendaraan beroda empat hybrid tak akan diberlakukan di Indonesia. Sebab, pemasaran kendaraan bibit unggul itu dianggap sudah memuaskan.
“Tentu apabila bagi otomotif, kebijakan sudah dikeluarkan, jadi tak ada kebijakan perubahan/tambahan yang lain. Kalau kalian lihat pemasaran kendaraan beroda empat hybrid itu nyaris 2 kali dari BEV. Kaprikornus bekerjsama produk hybrid sudah berlangsung dengan prosedur yang ada sekarang,” kata Airlangga.
Mengenal Cara Kerja Hybrid di Wuling New Almaz RS Pro Hybrid
Mengenal Cara Kerja Hybrid di Wuling New Almaz RS Pro Hybrid
insentif kendaraan beroda empat hybridpemerintah thailandpemerintah indonesiamobil hybrid
