Jakarta –
Edinburgh mulai menjadi kota pertama di Skotlandia yang menerapkan pajak turis 5% buat perbaikan infrastruktur. Kebijakan itu menuai pro dan kontra dari masyarakat.
Dewan kota Edinburgh bermaksud untuk memberlakukan retribusi hadirin yg menyerupai dengan denah yg dipraktekkan di kota-kota besar menyerupai Amsterdam, Berlin, dan New York.
Mengutip Scotland TV, Kamis (9/1/2025) turis yang bermalam di hotel, B&B, atau properti yang disewakan lewat platform menyerupai Airbnb mulai dikenakan ongkos embel-embel sebesar 5% dari total ongkos akomodasi.
Skema tersebut mulai meliputi semua daerah Dewan Kota Edinburgh dan mulai dipraktekkan pada 24 Juli 2026 atau untuk reservasi yang dilaksanakan sehabis 1 Mei 2025.
Tujuan penting dari pajak ini yakni buat menjaga status Edinburgh selaku salah sesuatu kota budaya dan warisan paling besar di dunia. Dengan dana yang terkumpul akan digunakan bagi mengembangkan ruang publik di kota tersebut.
| Baca juga: Edinburgh Pertimbangkan Pajak Turis |
Namun, dua pihak menentang kebijakan ini, dengan argumentasi bahwa pajak tersebut mulai menurunkan jumlah hadirin dan menghancurkan pesona Edinburgh selaku destinasi wisata. Keputusan buat menerapkan pajak itu timbul sehabis Dewan Kota Edinburgh menggelar konsultasi publik selama 12 ahad yg dimulai pada 20 September dulu.
Dalam konsultasi tersebut, warga diminta pendapatnya mengenai besaran pajak 5% yg diusulkan, haruskah dinaikkan atau diturunkan. Hasil survei dengan 4.517 responden menampilkan secara biasa dikuasai mendukung tujuan dari pungutan itu dan ada pinjaman besar lengan berkuasa buat tarif 5%.
Meskipun demikian, lebih dari sepertiga hadirin dan dua dari sepuluh bisnis tidak oke dengan penerapan pajak tersebut. Beberapa rekomendasi yg timbul yakni menangkal pajak hanya untuk lima malam berturut-turut per orang.
Mantan pemimpin Dewan Edinburgh, Cammy Day, sebelumnya menyatakan bahwa pajak turis ini sanggup menciptakan sekitar 50 juta pound sterling (Rp 950 miliar) per tahun bagi kota tersebut yg menerima 1,8 juta hadirin pada tahun 2022.
Pajak tersebut dibutuhkan sanggup menampilkan cara kreatif bagi mendukung sektor pariwisata kota. Selain Edinburgh, pajak turis juga tengah dibahas oleh dewan kota Glasgow, Stirling, dan Highlands sehabis Undang-Undang Visitor Levy (Skotlandia) 2024 disahkan oleh Parlemen Skotlandia pada Mei 2024.
CEO Association of Scotland’s Self-Carterers, Fiona Campbell, menyatakan bahwa Dewan Edinburgh mesti waspada dalam mempersiapkan kebijakan ini, mengingat pentingnya ekonomi pariwisata buat kota tersebut.
“Mengingat pentingnya ekonomi pariwisata untuk ibu kota, Dewan Edinburgh dihentikan lalai dengan planning ini. Penerapan perizinan sewa jangka pendek yakni kebijakan yg semrawut dan kami dihentikan membiarkan sejarah terulang dengan retribusi pengunjung,” katanya.
| Baca juga: Momen Bandara Skotlandia Kacau Lumpuh gegara Gangguan IT |
Ia menyertakan bahwa pajak tersebut tak hanya mulai tidak mengurangi beban turis internasional, tetapi juga warga Skotlandia yang tinggal di Edinburgh untuk kebutuhan bisnis, mendatangi sobat atau keluarga, atau mengikuti program menyerupai Fringe Festival.
“Kota-kota Eropa yang yang lain mungkin memilikinya, tetapi mereka kadang mengenakan tarif tetap yg kecil, tidak memungut ongkos dari orangnya sendiri, dan tak milik tarif PPN sebesar 20 persen. Skema ini tidak sebanding, ada risiko faktual yg sanggup menghancurkan posisi Edinburgh selaku destinasi utama,” beliau menambahkan.
Selain itu, menurut Campbell kebijakan itu sanggup menampilkan pengaruh yg berat bagi bisnis fasilitas setempat keci, menyerupai B&B dan kerja keras katering mandiri, yg sudah terbebani dengan kenaikan beban administratif.
Pihaknya ketakutan bahwa kebijakan tersebut sanggup memperburuk suasana di dikala ekonomi melakukan pulih. Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa masa transisi yang terlalu singkat mulai menyusahkan bisnis-bisnis setempat bagi menyesuaikan diri dengan pergantian ini.
“Kami juga ketakutan bahwa masa transisi ini terlalu singkat. Dewan masih mesti bersusah payah untuk meyakinkan para pelaku bisnis bahwa planning ini tidak mulai menggerogoti industri yang sebaiknya didukungnya,” kata Campbell.
| Baca juga: Bali Pertegas Pungutan Wisatawan Asing, Turis Belum Bayar Dilarang Masuk |
