Dpr Ri Apresiasi Pemerintah Prabowo-Gibran Terapkan Uu Hpp Prorakyat

DPR RI mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam menerapkan kebijakan PPN 12% implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). dewan perwakilan rakyat menyebutkan penerapan UU HPP 2021 dikala ini berpihak terhadap rakyat.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua dewan perwakilan rakyat RI Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangan video, Jumat (31/12/2024). Dasco menyebutkan pengumuman kebijakan PPN oleh Prabowo hari ini ialah buah dari mendengar aspirasi rakyat dan juga dewan perwakilan rakyat RI.

Dasco mengapresiasi langkah pemerintah yg menerapkan PPN 12% cuma untuk barang dan jasa mewah. Dia memastikan keperluan rakyat yang fundamental tak mengalami peningkatan PPN.

Dasco juga menyampaikan keputusan pemerintah mencakup sulit, tetapi pemerintah menentukan berpihak terhadap masyarakat. Dasco sungguh mengapresiasi kebijakan pajak pemerintah yang disampaikan pribadi Kepala Negara Prabowo.

“DPR RI menampilkan apresiasi terhadap pemerintah Prabowo-Gibran yang sudah menerima aspirasi rakyat dan dewan perwakilan rakyat RI,” kata Dasco.

Berikut ini pernyataan lengkap Dasco soal penerapan UU HPP 2021.

DPR RI menampilkan apresiasi terhadap pemerintah Prabowo-Gibran yg telah menerima aspirasi rakyat dan dewan perwakilan rakyat RI. Hasil konferensi pada tanggal 5 Desember 2024 antara perwakilan dewan perwakilan rakyat RI dengan Kepala Negara Prabowo telah menentukan dua hal yang dahulu hasil keputusan itu pada hari ini diumumkan oleh Kepala Negara Prabowo menjadi penerapan UU HPP yg prorakyat.

Pemerintah hari ini sudah menentukan bahwa:

1. Tarif PPN naik 1% hanya bagi barang dan jasa glamor yang dikala ini dikenakan tarif PPN barang glamor dari 11% naik ke 12%.

2. Untuk barang dan jasa selain barang mewah, tidak ada peningkatan PPN dan tetap dikenakan tarif usang sebesar 11%.

3. Untuk barang dan jasa yg ialah keperluan pokok penduduk yang selama ini diberikan akomodasi pembebasan atau dikenakan tarif 0% tetap diberikan pembebasan dan masih tetap berlaku.

Dengan penerapan kebijakan ini hanya memperbesar 3,2 triliun rupiah pada APBN 2025 dari potensi penerimaan 75 triliun rupiah apabila peningkatan PPN menjadi 12% diberlakukan sarat pada semua barang dan jasa. Ini pastinya opsi yang menyibukkan untuk pemerintah, tetapi kita apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap pemerintah yg lebih mengedepankan kepentingan rakyat kecil.

Kita berdoa biar pemerintah dan rakyat terus bersatu bagi perkembangan Indonesia. Selamat tahun gres 2025.

Simak juga video: Presiden Prabowo Resmi Umumkan Kenaikan PPN Kaprikornus 12%

[Gambas:Video 20detik]

presiden prabowo subiantoppn 12%sufmi dasco ahmadHoegeng Awards 2025Baca cerita inspiratif calon polisi pola di siniSelengkapnya