Jаkаrtа –
Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) ihwal Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik banyak dikritik. Kebijakan yang ialah tindak lanjut dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 ihwal Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 ini dinilai tak melibatkan banyak sekali kementerian dan pihak terkait dalam proses penyusunannya.
“Dewan Perwakilan Rakyat pasti tak mau meninggalkan faktor kesehatan, pasti itu mendasar sekali, tetapi juga tidak mau meninggalkan faktor bisnis dan kerja keras di mana kementerian yang mengendalikan bukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saja. Ada Kementerian Perdagangan (Kemendag), ada Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kemudian, ada Kementerian Pendidikan alasannya ada sangkut pautnya dengan sekolah,” kata anggota Komisi IX dewan perwakilan rakyat RI Saleh Partaonan Daulay dalam informasi resmi, ditulis Minggu (29/9/2024).
Saleh mempertanyakan apakah segala pemangku kepentingan dilibatkan dalam menyusun RPMK tersebut. Menurutnya, bila mereka tak dilibatkan, mereka merasa ditinggalkan dan mulai protes.
“Permasalahan penting ini dalam penyusunan Peraturan Pemerintah. Kami selaku pemangku kepentingan di bidang buatan industri tak dilibatkan. Bahkan, finalisasi Peraturan Pemerintah sebelum ditanda tangan oleh Presiden Republik Indonesia itu tak diparaf oleh beberapa kementerian. Justru di sinilah yg kita sesalkan,” kata Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi.
Benny menambahkan, buat duduk problem kesehatan, industri juga sepakat tidak mau Indonesia menjadi tak sehat. Namun, ia memastikan bahwa pembahasan permasalahan ini tidak sanggup cuma memikirkan sudut pandang kesehatan atau industri saja. Kedua belah pihak mesti duduk bahu-membahu buat menerima jalan tengah yang sanggup memfasilitasi keperluan seluruh pihak terkait.
“Kami ingin sedang pengendalian terhadap rokok dan zat adiktif lainnya. Kami tidak melarang orang merokok. Orang tetap boleh merokok alasannya merokok yakni hak dari masing-masing,” kata Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi.
| Bаса jugа: Pеdаgаng Wаrkор Rеѕаh Adа Aturаn Lаrаngаn Juаl Rоkоk Eсеrаn |
Kеmаѕаn Pоlоѕ
Sаlаh ѕеѕuаtu раѕаl уg mеnjаdі kоntrоvеrѕі dаlаm RPMK уаknі kеtеntuаn реrіhаl ѕtаndаrdіѕаѕі bungkuѕ mеnjаdі роlоѕ. Pаѕаl 5 dаlаm drаf mеnуеbutkаn, bungkuѕ рrоduk tеmbаkаu mеѕtі bеrwаrnа Pаntоnе 448 C, ѕеrtа mеmрunуаі реnulіѕаn mеrеk, vаrіаn, dаn іdеntіtаѕ рrоduѕеn mеmаkаі Bаhаѕа Indоnеѕіа.
Secara terpisah, Negosiator Perdagangan Ahli Madya Kemendag Angga Handian Putra menyatakan, Kemenkes belum menyediakan usul resmi terhadap Kemendag buat ikut serta dalam perumusan kebijakan bungkus rokok polos (24/09). Menurut Angga, pihaknya mengenali rancangan hukum tersebut lewat situs Kemenkes, bukan dari komunikasi langsung.
Kemendag juga mengingatkan bahwa selain tantangan terkait merek dagang, kebijakan bungkus rokok polos tanpa merek sanggup bikin masalah perdagangan. Angga turut menyinari pentingnya bukti ilmiah yg menampilkan bahwa kebijakan ini mendukung kesehatan masyarakat, sesuai dengan perjanjian Organisasi Perdagangan Global (WTO) yg berlaku.
“Kami berharap bahwa Kementerian Kesehatan menyertai bukti-bukti ilmiah dan memperhatikan ketentuan-ketentuan WTO yg ada,” pungkas Angga.
Kementerian Keuangan lewat Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani juga terang-terangan menyodorkan kekhawatirannya. Ia menyinari potensi kesusahan pengawasan di lapangan bila kebijakan bungkus polos ini diterapkan, khususnya dalam membedakan banyak sekali macam rokok yg beredar. Hal ini mempunyai potensi untuk memajukan peredaran rokok ilegal.
“Bahwa bila kemudian bungkus rokok menjadi polos, dari segi persepsi kami, punya risiko dalam faktor pengawasan,” kata Askolani di saat pertemuan pers APBN Kita Edisi September 2024 di Jakarta (23/09).реrаturаn tеmbаkаukеmаѕаn роlоѕіnduѕtrі rоkоk
Leave feedback about this