Solo –
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Nusantara menolak peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12% pada tahun 2025. Salah satu alasannya, peningkatan PPN dapat memperburuk kondisi ekonomi nasional.
Penolakan PPN 12% tahun 2025 itu dinyatakan BEM Nusantara lewat akun Instagram @bemnusofficial pada Minggu (22/12). Unggahan tersebut dibarengi sejumlah tanda pagar (tagar) seumpama #Tolak PPN 12%.
Dalam unggahan itu, Koordinator BEM Nusantara pusat, Muksin Mahu, mengatakan peningkatan PPN tidak sesuai dengan suasana dan keadaan ekonomi penduduk menengah sampai bawah.
“Saya menganggap peningkatan PPN 12% tak berbanding lurus dengan suasana dan kondisi ekonomi penduduk menengah ke bawah di sekarang ini alasannya kondisi ekonomi penduduk di sekarang ini masih jauh dari kata baik bahkan banyak sektor perekonomian rakyat di sekarang ini dalam kondisi yg masih sungguh lesu,” kata Muksin, dikutip detikJateng dari akun Instagram @bemnusofficial, Senin (23/12/2024).
Menurut dia, PPN 12% mulai memperburuk keadaan ekonomi mendatang. Sebab, peningkatan PPN itu terjadi di tengah keadaan daya beli penduduk yg menurun.
“Bagi saya pemberlakuan PPN 12% pada 1 Januari 2025 yang ditugaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di tengah daya beli penduduk yg sungguh menurun bahkan ekonomi yang lemas serta pengangguran yg meningkat jawaban PHK di mana-mana mulai kian memperburuk keadaan ekonomi nasional ke depan,” ujar Muksin.
Di sisi yang lain, Muksin menyatakan paham bahwa negara memerlukan pemasukan APBN yang besar untuk kegiatan prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Kita paham bahwa pemasukan utama negara berasal dari pajak, sementara di sekarang ini negara memerlukan pemasukan APBN yang sungguh besar bagi bisa mewujudkan program-program prioritas Presiden Prabowo seumpama (Makan Bergizi Perdeo) dan yang lain-yang lain,” kata dia.
| Baca juga: Raksasa Tekstil Sritex Resmi Pailit |
Lebih lanjut, Muksin menyarankan pemerintah mencari alternatif lain bila ingin memperbesar pemasukan negara. Dia menganjurkan terhadap Presiden Prabowo Subianto biar peningkatan PPN 12% itu sanggup ditunda.
“Saya ajukan PPN 12% ini di tunda dahulu dan pantas buat diperhitungkan lagi oleh Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.
Jika pemerintah mengoptimalkan tarif pajak karena menyontek luar negeri, Muksin mengatakan, pemerintah semestinya mengimbangi kebijakan pendidikan sampai sosial setara dengan luar negeri. Dia menganggap peningkatan pajak tersebut tidak sesuai dengan kinerja pemerintah.
“Kenaikan pajak tidak seimbang dengan kinerja pemerintah terhadap pelayanan dan misi kemakmuran yang mempunyai efek terhadap masyarakat, hasil yang tidak berimbang tersebut pasti menjadi atensi buat pemerintah untuk menimbang-nimbang kembali peningkatan pajak tersebut,” kata Muksin.
“Melihat kebijakan ini seumpama pemerintah melakukan mengeluarkan kegentingan terhadap rakyat yang memaksa semestinya Kepala Negara Prabowo Subianto secepatnya mengambil langkah strategis biar negara tidak sekadar mengejar-ngejar duit pemasukan lebih, tapi bagaimana biar keadaan ekonomi rakyat juga tidak tercabik-cabik ke depan,” pungkasnya.
5 Alasan BEM Nusantara Tolak PPN 12%
- Pendidikan masih belum merata, banyak kepraktisan dan pelayanan pendidikan dan tak sedikit penduduk belum bisa melanjutkan jenjang pendidikannya.
- Kesehatan di Indonesia masih berbanding jauh dari sisi pelayanan dan fasilitasnya.
- Perekonomian penduduk yang tak stabil, upah pekerja yang masih rendah dan kekurangan susukan lapangan pekerjaan.
- Fasilitas pelayanan yang lain masih belum optimal dikerjakan pemerintah sentra sampai tempat terkait Petani, Nelayan dan pengrajin inovatif daerah.
- Aksesibilitas pajak yg tidak transparan dan akuntabel.
Selain menolak PPN 12%, BEM Nusantara juga mengutarakan tiga penyelesaian berikut ini.
- Pemberdayaan aset Koruptor dari tanah, bangunan dan uangnya.
- Pembenahan aset BUMN dari pengelolaan dan pelayanannya.
- Mengurangi derma pejabat yang terlalu tinggi sehingga dapat dialokasikan terhadap kemakmuran masyarakat.
| Baca juga: Sritex Rumahkan 3.000 Buruh! |
