
Jakarta –
Warga Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami krisis air. Mereka meminta kesungguhan DPRD dan pemerintah buat mengatasinya.
Mereka kembali mengunjungi kantor DPRD Kabupaten Lombok Utara, Selasa (14/1/2025). Kedatangan itu selaku tindak lanjut atas audiensi sebelumnya pada Kamis (14/11/2024). Warga mempertanyakan langkah pemerintah terkait krisis air higienis yg telah berjalan selama tujuh bulan.
Kepala Dusun Gili Meno, Masrun, menyerahkan isu program hasil audiensi terhadap Ketua DPRD Lombok Utara. Berita program tersebut ditandatangani oleh perwakilan DPRD, Badan Penanggulangan Bala Daerah (BPBD), Bappeda, PDAM, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Sarana Lingkungan Hidup (WALHI) NTB, dan penduduk Gili Meno.
“Ada beberapa poin yg ada di dalam isu acara. Intinya kalian meminta pemerintah tempat tetap melakukan suplai air higienis ke Gili Meno,” ujar Masrun, Selasa malam (14/1).
Baca juga: Jelang High Season, Pengusaha Hotel di Gili Trawangan-Meno Dibayangi Air Mati |
Masrun menyatakan warga mendesak mudah-mudahan volume pasokan air higienis ke Gili Meno ditambah, serta meminta penambahan titik penampungan air. Selain itu, warga mendesak DPRD merekomendasikan terhadap pemerintah tempat dan Perusahaan Daerah Amerta Dayan Gunung bagi meninjau ulang kolaborasi dengan PT Tiara Citra Nirwana (PT TCN) terkait penyediaan air higienis menggunakan teknologi SWRO.
Sebagai penyelesaian jangka panjang, warga juga menganjurkan penyaluran air higienis lewat metode pipa bawah maritim ke Gili Meno dan Gili Trawangan. Masrun mengungkapkan bahwa selama dua bulan terakhir tak ada lagi pertolongan droping air dari Pemda, sehingga warga hanya mengandalkan air hujan buat menyanggupi keperluan sehari-hari.
“Situasi ini sungguh memprihatinkan,” kata dia.
Direktur WALHI NTB, Amri Nuryadin, memastikan pentingnya kelanjutan droping air higienis selaku penyelesaian darurat.
“Droping air higienis dihentikan terhenti. Ini merupakan keperluan mendesak, dan ialah hak dasar warga atas air higienis yg mesti dipenuhi,” ujar Amri.
Dia juga mendesak Pemkab Lombok Utara secepatnya menyanggupi akad dalam penyediaan air higienis dan mengambil langkah-langkah tegas terhadap PT TCN atas pelanggaran yang telah terjadi. Selain itu, Amri meminta percepatan proyek pipa bawah maritim selaku penyelesaian distribusi air higienis yg berkelanjutan.
Menanggapi permintaan warga, Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani menyatakan pihaknya mulai secepatnya bersurat terhadap Pemkab bagi menentukan realisasi hasil audiensi tersebut.
“Ya, utamanya terkait distribusi air higienis lewat tandon selaku langkah darurat atau penyelesaian jangka pendek,” kata Agus.
Dia memastikan bahwa DPRD berkomitmen mendorong Pemerintah Daerah Lombok Utara untuk secepatnya melanjutkan distribusi air sembari merencanakan penyelesaian jangka panjang.
“Kami dorong juga pemasangan pipa bawah laut. Masalah ini dihentikan dibiarkan berlarut-larut,” kata Agus.
Baca juga: Gili Meno yang Cantik Itu Krisis Air, Warga Beli Air Galon Rp 60 Ribu bagi Mandi |

Leave feedback about this