Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal laporan kinerja APBN yang belum dipublikasikan. Laporan kinerja APBN per Januari 2025 belum dirilis, meskipun sebelumnya rutin diumumkan setiap bulan.
Ketika ditanya, Sri Mulyani tidak memberikan alasan kenapa laporan kinerja APBN per Januari 2025 belum dipublikasikan. Ia hanya menyatakan bahwa laporan akan diumumkan setelah penyesuaian selesai dilakukan.
“Nanti bila kita telah tuntaskan seluruh penyesuaian, kita secepatnya menampilkan klarifikasi,” ujar Sri Mulyani singkat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/3/2025).
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menyebutkan bahwa pertemuan pers terkait kinerja APBN untuk periode Januari 2025 tertunda karena kesibukan para pimpinan Kemenkeu.
“Ya, alasannya adalah kesibukan yang padat,” kata Deni.
Terakhir, Sri Mulyani memaparkan kinerja APBN pada 6 Januari 2025 untuk periode Desember 2024 (Kaleidoskop APBN 2024). Laporan yang dikenal dengan nama “Buku APBN KiTa” belum juga dirilis.
Pentingnya Transparansi dalam Laporan APBN untuk Ekonomi
Ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyebutkan bahwa laporan bulanan kinerja APBN adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Laporan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi.
Dengan tertundanya laporan APBN Januari 2025, muncul pertanyaan terkait kondisi keuangan negara dan dampaknya terhadap kebijakan fiskal.
“Kemungkinan lain adalah apakah penerimaan negara sesuai target. Jika menurun, ini bisa jadi alasan pemerintah menunda rilis laporan kinerja APBN,” kata Achmad.
Dampak Keterlambatan Laporan terhadap Ekonomi Nasional
Achmad menambahkan bahwa kurangnya transparansi dalam pengelolaan kinerja APBN dapat berdampak serius bagi perekonomian nasional. Investor, pelaku pasar, hingga lembaga keuangan internasional sangat bergantung pada data fiskal yang dipublikasikan pemerintah untuk menilai kondisi ekonomi suatu negara.
“Jika laporan kinerja APBN KiTa terus tertunda, kepercayaan terhadap kemampuan fiskal Indonesia bisa terganggu, yang pada akhirnya dapat menyebabkan berbagai dampak negatif,” tambahnya.
Salah satu dampak yang dapat terjadi adalah meningkatnya volatilitas pasar keuangan. Investor yang tidak mendapatkan kejelasan tentang kondisi fiskal negara cenderung akan bertindak lebih hati-hati dalam berinvestasi. Hal ini dapat menyebabkan capital outflow (keluaranya modal) yang dapat melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Dalam jangka panjang, melemahnya nilai tukar rupiah dapat meningkatkan biaya impor dan memperburuk defisit transaksi berjalan Indonesia.
Dampak Penundaan Laporan pada Pasar Obligasi dan Surat Berharga Negara
Selain itu, penundaan rilis laporan kinerja APBN juga dapat berdampak pada pasar obligasi. Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sangat bergantung pada pandangan investor terhadap kesehatan fiskal pemerintah. Jika investor mulai meragukan kemampuan pemerintah dalam mengelola kinerja APBN, permintaan terhadap obligasi pemerintah bisa menurun, yang pada akhirnya dapat meningkatkan yield (imbal hasil) obligasi.
Peningkatan yield ini berpotensi memperbesar beban utang pemerintah, terutama dalam membiayai defisit anggaran.
“Jika investor mulai waspada terhadap kondisi fiskal Indonesia, permintaan terhadap obligasi pemerintah bisa menurun, yang pada akhirnya akan mengembangkan yield dan meningkatkan beban utang,” pungkas Achmad.
