Jakarta –
Kepala Negara Jokowi dengan sejumlah menteri menggelar meeting terbatas terkait kakao dan kelapa di Istana Kepala Negara, Jakarta. Pemerintah menentukan tubuh pengelolaan kakao dan kelapa digabung ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Tadi kami rapat mengenai kakao dan kelapa. Diusulkan bagi menghasilkan badan. Tapi tadi telah dipastikan badannya digabung dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Digabung ke situ. Tambah sesuatu divisi yaitu kakao dan kelapa,” ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
| Baca juga: Pemerintah Mau Bentuk Badan Pengelola Dana Energi Terbarukan |
Keputusan penggabungan itu, kata Zulhas, alasannya bikinan kakao dan kelapa sedang turun. Jika pemerintah menghasilkan tubuh pengelolaan baru, maka iuran ke petani kakao dan kelapa akan terjadi.
Hal ini dianggap memberatkan para petani. “Kalau di BPDPKS kan dananya 50 triliun lebih tuh. Makara subsidi silang untuk pembibitan, riset dan semua jenis mengenai kelapa dan dan kakao ini nanti diambilkan digabungkan ke BPDPKS,” jelasnya.
Lewat penggabungan ini, Zulhas menegaskan tidak ada iuran yg dibebankan terhadap petani kakao dan kelapa. “Saya ajukan tak ditambah lagi,” ucapnya.
| Baca juga: Mendagri: Tak Susah Tangkap Kepala Daerah Korupsi, Beda dengan Teroris |
Di peluang yang sama, Zulhas juga memanggil Jokowi terkait 51th Cacao Tech Seminar dan Conference yg rencananya digelar di Surabaya.
“Terus tadi aku undang bapak presiden, kalian akan jadi tuan rumah kalian kan ketua ICC Kelapa dunia kita. Kantornya ada di Kemendag Bappepti. Nanti akan ada kami tuan rumah 51th Cacao Tech Seminar dan Conference. Konferensi dan Eksibisi tentang kelapa di Surabaya 22 Juli,” tutur Zulhas.
bpdpkspengelolaan kakaojokowi
Hoegeng Awards 2025Baca dongeng inspiratif calon polisi contoh di siniSelengkapnya
Leave feedback about this